Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengungkapkan, anggaran dana desa di 2019 naik Rp 13 triliun menjadi Rp 73 triliun dari yang sebelumnya Rp 60 triliun.

"Dana desa tahun depan dinaikkan menjadi Rp 73 triliun dari Rp 60 triliun," kata Eko di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018).

Kenaikan anggaran dana desa, kata Eko penggunaannya akan dimusyawarahkan oleh masing-masing kepala desa namun diprioritaskan kepada pemberdayaan ekonomi seperti cash for work atau padat karya tunai.

"Cash for work tetap, programnya nggak ada perubahan. Cuma walau koridornya tetap, karena infrastruktur di banyak desa sudah banyak tercapai jadi itu sudah otomatis dari desa-desa akan mengarahkan ke pemberdayaan ekonomi," jelas dia.

Sementara itu, dalam rancangan anggaran pendaatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2019 pemerintah tetap akan menaikkan anggaran infrastruktur. Meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan prioritas program pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sekertaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan bahwa ada kenaikan anggaran yang cukup tinggi pada sektor infrastruktur.

"Ada kenaikan infrastruktur di 2019. Angka di atas Rp 110 triliun," kata Pramono.

Dia menceritakan, titik fokus pemerintahan di 2019 tetap pada peningkatan kualitas SDM. Sebab, pembangunan infrastruktur telah gencar dilakukan selama empat tahun ke belakang.

"Harapannya tahun 2019 terutama kita ingin mendapatkan SDM yang lebih berkualitas yang siap tarung untuk perubahan dunia dan bisa menopang Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. GDP Indonesia sudah masuk G-20, dalam persaingan global itu apapun SDM menjadi yang sangat penting dan itulah yang menjadi konsentrasi Presiden," jelas dia.

RAPBN 2019, lanjut Pramono pun lebih difokuskan kepada vokasi guna menghadapi revolusi industri 4.0. Adapun, anggaran infrastruktur yang disediakan pada tahun depan pun sebagai penunjang pengembangan SDM.

"Infrastruktur secara menyeluruh, perbaikan infrastruktur darat, laut, udara. Untuk berkaitan dengan penyediaan SD, SMP yang banyak terbengkalai," tutup dia. (ara/ara)

Sumber : Detikfinance.com